Kerangka Konseptual ASP

1)      Perencanaan Publik

  1. Pengertian Kualitas Perencanaan Publik

Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yag sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefenisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan.

 

  1. Outcome Perencanaan Publik, Outcomer dari proses perencanaan public adalah dokumen perencanaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (datu tahun), dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh lima tahun).

 

2)      Kualitas Penganggaran Publik

  1. Pengertian Kualitas Penganggaran Publik

Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi. Manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada jika tidak ada kualitas anggaran. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya.

Penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan berikut:

  • Berdasarkan program.
  • Berdasarkan pust pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
  • Sebagai alat perencanaan dn pengendalian.
  • Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.

 

  1. Outcome Penganggaran Publik

Dokumen penganggaran pembangunan pemerintah daerah yaitu contoh organisasi sector public, menghasilkan dokumen sebagai berikut :

  • Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
  • Raperda RAPBD
  • Nota RAPBD
  • Perda APBD
  • Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Dokumen penganggaran public harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi sector public dan harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir kebocoran anggaran, sehingga program public dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

3)      Kualitas Realisasi Anggaran Publik

  1. Pengertian Kualitas Realisasi Anggaran Publik

Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

  1. Outcome Realisasi Anggaran Publik

Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran public adalah sebagai berikut:

  • Pengembangan Kasus Usaha
  • Menentukan Prioritas
  • Menyediakan Pembenaran Biaya (Cost Justification)
  • Menemukan Manfaat
  • Mengukur Kinerja untuk Perbaikan yang Sedang Berlangsung

 

4)      Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik

  1. Pengertian Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan/jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat, dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung.

  1. Outcome Pengadaan Barang dan Jasa Publik,Pengadaan barang dan jasa melibatkan proses penawaran, seperti tender.

 

Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Tahapan pengadaan barang dan jasa dalam dunia modern biasanya terdiri dari tujuh tahap :

  • Pengumpulan Informasi
  • Hubungan Penyedia
  • Review Latar Belakang
  • Negosiasi
  • Pemenuhan
  • Konsumsi, Pemeliharaan, dan Penyelesaian
  • Pembaharuan (Renewal)

Contoh hasil (outcome) dari proses pengadaan barang dan jasa public adalah pembangunan bangunan oleh pihak ketiga, pembangunan jembatan oleh pihak ketiga, jasa konsultan, dan lainnya

 

 

5)      Kualitas Pelaporan Sektor Publik

  1. Pengertian Kualitas Pelaporan Sektor Publik

Terkait dengan pendefinisian “kualitas pelaporan keuangan”, pustaka-pustaka sebelumnya telah focus pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan, uraian keuangan, dan kecurangan yang secara jelas menjadi penghalang tercapai laporan keuangan yang berkualitas serta telah menggunakan factor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Secara khusus, pustaka-pustaka sebelumnya telah memeriksa peran berbagai pelaku dalam jajaran tata pemerintahan (seperti dewan, komite audit, serta auditor internal dan eksternal) dan jangkauan yang baik secara individu maupun kolektif telah berpengaruh terhadap pencapaian laporan keuangan yang lepas dari salah ungkap dan salah saji.

 

  1. Outcome Pelaporan Sektor Publik, Berdasarkan ragamnya, outcome  laporan keuangan sektor public adalah :
  • Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
  • Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
  • Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
  • Laporan Arus Kas
  • Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

 

6)   Kualitas Audit Sektor Publik

  1. Pengertian Kualitas Audit Sektor Publik,

Kualitas audit ditujukan untuk menguji efektifitas sistem pengelolaan kualitas. Kualitas audit juga dapat diartikan sebagai sebuah sistematika dan pemeriksaan independen untuk menentukan apakah kualitas kegiatan serta hasil terkait telah sesuai dengan rumusan perencanaan, dan apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif serta sesuai untuk mencapai tujuannya. Dan audit dapat digunakan untuk tujuan keamanan.

 

  1. Outcome Audit Sektor Publik, Produk atau outcome kualitas audit adalah penilaian kuantitatif atas kesesuaian karakteristik dokumen yang diminta. Kualitas audit dipengaruhi oleh factor eksternal, yaitu :
  • Pendekatan yang diambil oleh manajemen
  • Kontribusi yang dibuat oleh komite audit
  • Peran ”shareholder” dan kometator
  • Peran orang yang mengajukan perkara (litigator)
  • Pendekatan regulasi
  • Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan.

 

7)      Kualitas Pertanggungjawaban Publik

  1. Pengertian Kualitas Pertanggungjawaban Publik

Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama organisasi, inisiatif utama untuk mmebwa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi merupakan kewajiban Kepala/Pengelola organisasi public untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan organisasi kepada masyarakat.

 

 

 

  1. Outcome Pertanggungjawaban Publik

Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama suatu periode pelaporan demi kepentingan :

  • Akuntabilitas
  • Manajemen
  • Transparansi
  • Keseimbangan Antargenerasi